Dokumen Peraturan Pemerintah

1. PP 11 Tahun 2011 Tentang Kenaikan Gaji PNS
2. PP NO. 9 TAHUN 2003 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
3. PP 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat
4. PP 11 Tahun 2002 Tentang Pengadaan Pegawai
5. PP 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat
6. PP NO 49 TAHUN 1998 TTG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1994 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL
7. PP 29 TAHUN 1997 TENTANG PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN RANGKAP
8. PP NO 67 TAHUN 1998 TTG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1994 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 1998
9. PP 25 TAHUN 1994 TENTANG TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA
10. PP 15 TAHUN 1994 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL
11. PP 16 TAHUN 1994 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
12. PP 14 TAHUN 1994 TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
13. PP NO 1 TAHUN 1994 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1979 TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
14. PP 37 TAHUN 1993 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA
15. PP 19 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 1975 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
16. PP 20 TAHUN 1991 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA LANGSUNG
17. PP 16 TAHUN 1989 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI DAN PEJABAT NEGARA
18. PP 8 TAHUN 1989 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDANYA
19. PP NO 1 TAHUN 1988 TTG MASA BAKTI DAN PRAKTEK DOKTER DAN DOKTER GIGI
20. PP NO 7 TAHUN 1987 TTG PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DALAM BIDANG KESEHATAN KEPADA DAERAH
21. PP NO 15 TAHUN 1985 TTG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
22. PP NO 18 TAHUN 1985 TTG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA
23. PP NO 22 TAHUN 1984 TTG PEMELIHARAAN KESEHATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENERIMA PENSIUN BESERTA ANGGOTA KELUARGANYA
24. PP NO 4 TAHUN 1984 TTG PENCABUTAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1972 TENTANG BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
25. PP NO 23 TAHUN 1983 TTG PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 1983/1984 KEPADA PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN
26. PP NO 10 TAHUN 1983 TT IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
27. PP NO 1 TAHUN 1983 TTG PERLAKUAN TERHADAP CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS ATAU CACAT AKIBAT KECELAKAAN KARENA DINAS
28. PP NO 4 TAHUN 1982 TTG PEMBERIAN UANG DUKA WAFAT BAGI KELUARGA PENERIMA PENSIUN
29. PP NO 12 TAHUN 1981 TTG PERAWATAN, TUNJANGAN CACAD, DAN UANG DUKA PEGAWAI NEGERI SIPIL
30. PP NO 47 TAHUN 1980 TTG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1974 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI DAN PEJABAT NEGARA
31. PP NO 49 TAHUN 1980 TTG PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL
32. PP NO 30 TAHUN 1980 TTG PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
33. PP NO 14 TAHUN 1980 TTG PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI DAN PEJABAT NEGARA
34. PP NO 3 TAHUN 1980 TTG PENGANGKATAN DALAM PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
35. PP 37 TAHUN 1979 TENTANG PEMBERIAN GAJI BULAN KE EMPAT BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 1979/1980 KEPADA PEGAWAI NEGERI DAN PEJABAT NEGARA
36. PP NO 32 TAHUN 1979 TTG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
37. PP NO 15 TAHUN 1979 TTG DAFTAR URUT KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
38. PP 10 Tahun 1979 Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS
39. PP NO 10 TAHUN 1979 TTG PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
40. PP NO 2 TAHUN 1979 TTG PENYESUAIAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENSIUNAN JANDA/DUDANYA
41. PP NO 12 TAHUN 1978 TTG PENGHASILAN TERENDAH BAGI PENERIMA PENSIUN
42. PP NO 6 TAHUN 1978 TTG PENYESUAIAN PENSIUN POKOK BAGI PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA YANG TELAH MENCAPAI USIA SAMPAI 70 (TUJUH PULUH) SAMPAI DENGAN 80 (DELAPAN PULUH) TAHUN
43. PP NO 26 TAHUN 1977 TTG PENGUJIAN KESEHATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA-TENAGA LAINNYA YANG BEKERJA PADA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
44. PP NO 23 TAHUN 1977 TTG PENYESUAIAN PENSIUN POKOK BAGI PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA YANG TELAH MENCAPAI USIA 80 (DELAPAN PULUH) TAHUN
45. PP NO 7 TAHUN 1977 TTG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
46. PP NO 8 TAHUN 1977 TTG PENETAPAN PENSIUN POKOK BEKAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDA
47. PP NO 24 TAHUN 1976 TTG CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL
48. PP NO 7 TAHUN 1976 TTG PERBAIKAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI GOLONGAN I
49. PP NOMOR 7 TAHUN 1976 TENTANG PERBAIKAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI GOLONGAN I
50. PP NO 5 TAHUN 1976 TTG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
51. PP NO 4 TAHUN 1976 TTG PEGAWAI NEGERI YANG MENJADI PEJABAT NEGARA
52. PP NO 3 TAHUN 1975 TTG PEMBUBARAN DANA KESEJAHTERAAN PEGAWAI NEGERI
53. PP NO 41 TAHUN 1974 TTG TUNJANGAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI DAN PEJABAT NEGARA
54. PP NO 21 TAHUN 1975 TTG SUMPAH/JANJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
55. PP NO 12 TAHUN 1974 TTG TUNJANGAN KERJA KHUSUS BAGI GURU, PETUGAS PARAMEDIS, PENELITI, HAKIM DAN PANITERA
56. PP NO 32 TAHUN 1972 TTG BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
57. PP NO 13 TAHUN 1972 TTG PENINGKATAN TUNJANGAN-KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI DAN PEJABAT NEGARA SEBAGAIMANA DITETAPKAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1971
58. PP NO 17 TAHUN 1971 TTG PERBAIKAN TUNJANGAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI DAN PEJABAT NEGARA SEBAGAIMANA DITETAPKAN DALAM PERATURAN-PERATURAN PEMERINTAH NO. 10, 11, 14 DAN 15 TAHUN 1970
59. PP NO 10 TAHUN 1970 TTG PEMBERIAN TUNJANGAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
60. PP NO 10 TAHUN 1968 TTG PEROBAHAN DAN PENAMBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO. 18 TAHUN 1967 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1967 NO. 30, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NO. 2838) TENTANG PERBAIKAN PENGHASILAN PENSIUN BEKAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
61. PP NO 18 TAHUN 1967 TTG PERBAIKAN PENGHASILAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL
62. PP NO 3 TAHUN 1967 TTG PERBAIKAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI DAN PEJABAT NEGERI LAINNYA SERTA PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN
63. PP NO 20 TAHUN 1966 TTG PERBAIKAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI DAN PEJABAT NEGERI LAINNYA SERTA PENERIMAAN PENSIUN ATAU TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN
64. PP NO 13 TAHUN 1966 TTG PERBAIKAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI DAN PEJABAT NEGERI LAINNYA SERTA PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN
65. PP NOMOR 10 TAHUN 1966 TENTANG WAJIB SIMPAN RAHASIA KEDOKTERAN
66. PP NO 4 TAHUN 1966 TTG Pemberhentian/pemberhentian sementara Pegawai Negeri
67. PP NO 26 TAHUN 1965 TTG APOTIK
68. PP NO 4 TAHUN 1965 TTG PENYERAHAN/PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT UMUM DR. SOETOMO DI SURABAYA KEPADA PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
69. PP NO 38 TAHUN 1964 TTG PERATURAN KHUSUS TENTANG PENGHARGAAN PENGALAMAN BEKERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
70. PP NO 36 TAHUN 1964 TTG PENDAFTARAN IJAZAH DAN PEMBERIAN IZIN MENJALANKAN PEKERJAAN DOKTER/DOKTER-GIGI/APOTEKER
71. PP NO 35 TAHUN 1964 TTG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI YANG MELAKUKAN KEWAJIBANNYA SECARA LUAR BIASA
72. PP NO 34 TAHUN 1964 TTG PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN KEPADA PEGAWAI NEGERI YANG MEMANGKU JABATAN TERTENTU
73. PP NO 33 TAHUN 1964 TTG PEMBERIAN TUNJANGAN LAUK-PAUK KEPADA PEGAWAI NEGERI/PEJABAT NEGARA
74. PP NO 32 TAHUN 1964 TTG PEMBERIAN TUNJANGAN PENGABDIAN PEGAWAI NEGERI/PEJABAT NEGARA
75. PP NO 29 TAHUN 1964 TTG PENANGGUNGAN IURAN-IURAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI/JANDA/YATIM PIATU OLEH NEGARA
76. PP NO 23 TAHUN 1964 TTG PEMBERIAN GANTI RUGI KEPADA PEGAWAI NEGERI UNTUK BARANG-BARANG YANG BUKAN KARENA KESALAHANNYA DAN/ATAU KELALAIANNYA SENDIRI TIDAK DAPAT DIPAKAI LAGI, RUSAK ATAU HILANG PADA WAKTU MELAKUKAN PERJALANAN DINAS
77. PP NO 22 TAHUN 1964 TTG PEMBERIAN GANTI RUGI KEPADA PEGAWAI NEGERI UNTUK BARANG-BARANG YANG BUKAN KARENA KESALAHANNYA DAN/ATAU KELALAIANNYA SENDIRI TIDAK DAPAT DIPAKAI LAGI, RUSAK ATAU HILANG SEBAGAI AKIBAT PERISTIWA LUAR BIASA
78. PP NO 33 TAHUN 1963 TTG LAFAL SUMPAH/JANJI DOKTER GIGI
79. PP NO 15 TAHUN 1963 TTG PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI
80. PP NO 11 TAHUN 1963 TTG DANA KESEJAHTERAAN PEGAWAI NEGERI
81. PP NO 10 TAHUN 1963 TTG TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI
82. PP NO 20 TAHUN 1962 TTG LAFAL SUMPAH JANJI APOTEKER
83. PP NO 239 TAHUN 1961 TTG PEMBERIAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI-PEGAWAI NEGERI YANG BERHUBUNG DENGAN "RETOOLING"DIBEERHENTIKAN DENGAN HORMAT DARI JABATANNYA/JABATAN NEGERI
84. PP NO 201 TAHUN 1961 TTG PERATURAN PENYESUAIAN PANGKAT DAN GAJI DARI PGPN 1955 KE PGPN 1961
85. PP NO 200 TAHUN 1961 TTG GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA
86. PP NO 36 TAHUN 1960 TENTANG TAMBAHAN DAN PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 19 TAHUN 1952 TENTANG PEMBERIAN PENSIUN KEPADA JANDA DAN TUNJANGAN KEPADA ANAK YATIM-PIATU PEGWAI NEGERI SIPIL
87. PP NO 26 TAHUN 1960 TENTANG LAFAL SUMPAH DOKTER
88. PP NO 20 TAHUN 1960 TENTANG MASA KERJA YANG DIHITUNG UNTUK PENSIUN, SEPERTI DIMAKSUD DALAM PASAL 2 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 1952
89. PP NO 18 TAHUN 1960 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 41 TAHUN 1952 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1952 NO. 63) TENTANG KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI SELAMA MENJALANKAN SESUATU KEWAJIBAN NEGARA DILUAR LINGKUNGAN JABATAN YANG DIPANGKUNYA
90. PP NO 16 TAHUN 1959 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN DAERAH TIDAK AMAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
91. PP NOMOR 5 TAHUN 1959 TENTANG PENGUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 27 TAHUN 1954 MENGENAI PEMBERIAN PERSEKOT HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI
92. PP NOMOR 58 TAHUN 1958 TENTANG WAJIB PENDAFTARAN IJAZAH DOKTER BARU DAN IJAZAH DOKTER GIGI BARU
93. PP 22 TAHUN 1957 TENTANG PENAMBAHAN PERANGKAT PERANGKAT ORGANIK DALAM PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA
94. PP 33 TAHUN 1956 TENTANG PENGUBAHAN PERATURAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PARA PEGAWAI NEGERI SIPIL
95. PP 4 TAHUN 1956 TENTANG PEMBEBASAN PEGAWAI NEGERI DARI KEWAJIBANNYA UNTUK MEMBANTU PUSAT ORGANISASI SERIKAT SEKERJA
96. PP 33 TAHUN 1955 TENTANG PERATURAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
97. PP 24 TAHUN 1955 TENTANG PENJUALAN RUMAH-RUMAH NEGARA KEPADA PEGAWAI-PEGAWAI NEGERI
98. PP 23 TAHUN 1955 TENTANG PERATURAN TENTANG GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA
99. PP 27 TAHUN 1954 TENTANG PEMBERIAN PERSEKOT HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI
100. PP 15 NOMOR 1954 TENTANG TUNJANGAN IKATAN DINAS BAGI MAHASISWA CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BELAJAR DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI
101. PP 26 TAHUN 1953 TENTANG PENGUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1952 (LEMBARAN NEGARA NOMOR 13 TAHUN 1952), MENGENAI PEMBERHENTIAN DARI PEKERJAAN UNTUK SEMENTARA WAKTU DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN NEGERI SAMBIL MENUNGGU KEPUTUSAN LEBIH LANJUT BAG
102. PP 41 TAHUN 1952 TENTANG KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI SELAMA MENJALANKAN SESUATU KEWAJIBAN NEGERA DILUAR LINGKUNGAN JABATAN YANG DIIPANGKUNYA
103. PP 39 TAHUN 1952 TENTANG PERATURAN KENDARAAN BERMOTOR SIPIL
104. PP 23 TAHUN 1952 TENTANG MEMPERPANJANG BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NR 67 TAHUN 1951 (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NR 112 TAHUN 1951) MENGENAI PEMBAGIAN BERAS UNTUK PEGAWAI NEGERI
105. PP 19 TAHUN 1952 TENTANG PEMBERIAN PENSIUN KEPADA JANDA DAN TUNJANGAN KEPADA ANAK YATIM PIATU PEGAWAI NEGERI SIPIL
106. PP 9 TAHUN 1952 TENTANG DAFTAR SUSUNAN PANGKAT DAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
107. PP 11 TAHUN 1952 TENTANG HUKUMAN JABATAN
108. PP 10 TAHUN 1952 TENTANG DAFTAR PERNYATAAN KECAKAPAN PEGAWAI NEGERI
109. PP 8 TAHUN 1952 TENTANG PEMBERHENTIAN DARI PEKERJAAN UNTUK SEMENTARA WAKTU DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN NEGERI SAMBIL MENUNGGU KEPUTUSAN LEBIH LANJUT BAGI PEGWAI NEGERI SIPIL
110. PP NO 3 TAHUN 1952 TENTANG PERATURAN SEMENTARA MENGENAI PEMBERIAN TUNJANGAN (ONDERSTAND) KEPADA PEGAWAI NEGERI DAN JANDA SERTA ANAK PIATUNYA
111. PP 59 TAHUN 1951 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI TETAP
112. PP 67 TAHUN 1951 TENTANG PERATURAN PEMBAGIAN BERAS UNTUK PEGAWAI NEGERI
113. PP 57 TAHUN 1951 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEMAHALAN DAN TUNJANGAN KELUARGA KEPADA PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN
114. PP 53 TAHUN 1951 TENTANG PEMBERIAN ISTIRAHAT KARENA HAMIL
115. PP 60 TAHUN 1951 TENTANG PERATURAN SEMENTARA MENGENAI PEMBERIAN PENSIUN KEPADA PEGAWAI NEGERI DAN JANDA SERTA ANAK PIATUNYA
116. PP 28 TAHUN 1950 TENTANG PERATURAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BUAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
117. PP 16 TAHUN 1950 TENTANG PENETAPAN JABATAN DAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL 

Sumber ;  http://www.ropeg-kemenkes.or.id